Apel Gabungan, Sosialisasi Netralitas ASN Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Ramah Tamah Istora Lukas Enembe

Written on 01/16/2024


Mengawali tahun 2024, Pemerintah Provinsi Papua melakukan Apel  Gabungan yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) dari 40 SKPD, dilanjutkan dengan Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pemilu serentak Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diakhiri dengan Ramah Tamah, Pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 08.00 WIT. Bertempat di Istora Lukas Enembe Sentai. Dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Y. Derek Hegemur, SH., MH mewakili Pj Gubernur Papua, dan seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, Elpius Hugi, S.Pd., M.A.





Netralitas ASN selalu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah dan Masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua menggelar sosialiasi netralitas ini guna meningkatkan pemahaman seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat terhindar dari pelanggaran pada Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).



Derek Hegemur selaku Pembina Apel Gabungan juga memimpin pengucapan ikrar yang diikuti oleh ribuan ASN dari masing-masing instansi. Salah satu poin dalam ikrar tersebut yaitu, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN. Selain pengucapan ikrar, dilakukan pula penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN pada Pemilu 2024 oleh pimpinan SKPD.

Dalam arahannya, Derek Hegemur menyampaikan bahwa potensi pelanggaran bisa saja terjadi di lingkungan ASN saat Pemilu 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi bagi ASN. Sosialisasi ini juga sebagai upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Derek Hegemur juga menegaskan agar semua ASN menjalankan ikrar dan pakta integritas dengan sebaik-baiknya.

“Jangan terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan politik yang ada atau berpihak ke pihak tertentu dengan indikasi ketidaknetralan. ASN harus memiliki integritas, profesionalitas, netralitas dan  bebas intervensi politik” Ucap Derek Hegemur dalam sambutannya.

Derek Hegemur menjelaskan sosialisasi ini dilakukan langsung oleh KPU dan Bawaslu sehingga kita bisa mengetahui jenis pelanggaran apa saja yang bisa terjadi di lingkungan ASN.




Sehubungan dengan hal itu, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan bahwa netralitas ASN telah diatur dalam tiga undang-undang. Jika melanggar undang-undang tersebut akan ada sanksi ringan hingga berat yang menanti.



“Paling ringan itu hukuman pidana 3 bulan dan denda Rp2 Juta, tapi paling berat bisa sampai pemecatan. Kami harap ASN tetap netral, karena mereka merupakan pelayanan masyarakat,” Ucapnya.

Derek Hegemur diakhir sambutannya, menghimbau hal ini wajib menjadi perhatian seluruh ASN dan calon ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif dan aman.